Korupsi Berkelompok Pembangunan GOR Sudiang Makassar

MAKASSAR, Detak Berita - Kejaksaan Negeri Makassar, Selasa (16/7) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan GOR Sudiang. Penetapan dua tersangka dilakukan setelah kasus ini bergulir lebih dari lima bulan.

Kedua tersangka masing-masing Alimuddin Wellang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan mantan Kepala Bagian Perlengkapan Pemprov Sulawesi Selatan serta mantan Lurah Sudiang, Amri.

Joko Budi Darmawan, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Selasa (16/7) mengatakan, dari hasil ekspose, keduanya disimpulkan paling bertanggung jawab dalam proses pembebasan lahan GOR Sudiang.

“AW (Alimuddin Wellang) yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran dan AI (Amri) selaku Lurah Sudiang Makassar,” ungkap Joko di ruang kerjanya.

Keduanya ditetapkan menjadi tersangka, ditegaskan Joko dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. “Kami sudah meyakini fakta perbuatannya dan ada bukti kuat yang terkait atas perbuatan keduanya,” tegasnya.

Peran Amri sendiri sehingga ditetapkan tersangka lantaran menerbitkan surat keterangan yang bersifat krusial. Di mana surat keterangan tersebut menjadi persyaratan utama dalam pencairan dana ganti rugi lahan.

“Yang bersangkutan menerbitkan surat keterangan dan dengan surat itu terjadilah pencairan di mana surat itu merupakan syarat utama pencairan,” jelas Joko.

Kemungkinan bertambahnya tersangka baru dalam kasus ini, baik Joko maupun Syahrul Juaksa mengamini.

“Iya jika nantinya akan ada fakta hukum yang baru, maka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini jelas ada,” bebernya.

Dalam proses penyidikan kasus ini sebelumnya, tim Pidana Khusus Kejari Makassar telah memeriksa beberapa mantan dan pejabat teras Pemprov Sulsel. Diantaranya mantan bendahara keuangan Pemprov Sulsel Anwar Beddu, Andi Muallim (Sekprov Sulsel) Andi Tjonneng Mallombassang mantan Sekprov Sulsel, Jalaluddin mantan tim teknis Inspektorat Pemprov Sulsel, Yushar Huduri (mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel), Sangkala Ruslan (mantan Kepala Bappeda Sulsel), Jufri Rahman (mantan Kepala Biro Dekonsentrasi yang kini menjabat Kepala Disbudpar Sulsel) serta beberapa ahli waris penerima ganti rugi yang dinyatakan menggunakan alas hak akta jual beli palsu.

Dalam pemeriksaan awal, Anwar Beddu mengakui jika dalam proyek pembebasan lahan pembangunan GOR Sudiang Makassar dia menggelontorkan dana senilai Rp 3,2 miliar untuk membayarkan seluruh lahan yang dibebaskan di GOR Sudiang. Dan Anwar Beddu mengklaim proses pembayaran berjalan prosedural sesuai dengan mekanisme.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Anwar Beddu, penyidik Kejari menemukan adanya keterlibatan sejumlah pihak yang diduga berperan sebagai makaler dalam memuluskan proses pembayaran ganti rugi lahan.

Makelar inilah yang ikut bermain. Dimana dia yang berperan memediasi pembayaran dan memotong dana ganti rugi milik warga. Kejari masih enggan merinci pihak-pihak yang berperan sebagai makelar tersebut.

Sedangkan Andi Muallim, Sekprov Sulsel mengaku ada laporan dari Biro Perlengkapan mengenai 25 yang warga mengeluh tidak mendapatkan dana ganti rugi dalam pembebasan lahan pembangunan GOR Sudiang Makassar.
Lalu dirinya menginstruksikan untuk membentuk tim teknis yang bertugas mengecek kebenaran aduan tersebut.

Tapi ternyata setelah dilakukan proses verifikasi oleh tim teknis hanya 5 warga yang lolos dan langsung diberikan pembayaran uang ganti rugi dimana totalnya senilai Rp 3,2 miliar.

Di kemudian hari terkuak jika lima orang ini ternyata bermasalah.
Sementara Jalaluddin selaku mantan tim teknis inspektorat Pemprov Sulsel. Diperiksa bertujuan untuk mengetahui temuan inspektorat saat itu terkait proyek pembebasan lahan GOR Sudiang Makassar.

“Kalau Yushar mengakui bahwa dana pembebasan GOR Sudiang Makassar diusulkan melalui biro perlengkapan kemudian diberikan kepada tim anggaran daerah sebelum sampai dan dibahas di DPRD Provinsi. Pada saat pembahasan di DPRD, yang bersangkutan tidak terlibat dengan alasan tidak berwenang dalam hal kegiatan belanja tidak langsung,” ujar Joko.

Namun Yushar tidak memberikan penjelasan rinci terkait anggaran yang telah dibahas di DPRD senilai Rp 3,2 miliar dialokasikan pada APBD Pokok maupun APBD Perubahan.

Penyidik mengatakan Yushar seharusnya mengetahui dan ikut membahas anggaran pembebasan lahan tersebut di DPRD Sulsel karena Biro Keuangan merupakan bagian dari tim anggaran Pemerintah Provinsi Sulsel (TAPD).

Terhadap Djufri Rahman, penyidik menemukan adanya keterlibatan Jufri dalam hal pembebasan lahan atas dasar posisinya sebagai Biro Dekonsentrasi.

Menurut jaksa, Biro Dekonsentrasi tidak berwenang mencampuri urusan pertanahan. Terungkap pula bahwa permohonan warga untuk mendapatkan ganti rugi singgah (nyantol) di Biro Dekonsentrasi padahal tidak seharusnya permohonan tersebut masuk di sana.

Jufri Rahman beralasan, permohonan tersebut singgah di Biro Dekonsentrasi karena suratnya ditujukan ke Biro Perlengkapan tapi didisposisi ke Biro Dekonsentrasi.

Selain itu jufri juga mengaku telah menyampaikan surat itu ke Biro Perlengkapan untuk ditindaklanjuti.

Nama Jufri Rahman tercatat dalam sejumlah dokumen penting proyek pembebasan lahan GOR Sudiang. Bahkan dia menandatangani langsung dokumen-dokumen tersebut.

Jufri Rahman dianggap menjadi salah satu saksi penting dalam kasus ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan Djufri Rahman menjadi kunci utama untuk mengetahui beberapa aliran dana tersebut.

Jufri Rachman dalam proyek pembangunan GOR Sudiang ini berperan sebagai Ketua Tim Teknis Verifikasi pemilik lahan, dan kemungkinan untuk dipanggil kembali masih terbuka.

Ketua Tim Teknis dijabat oleh Jufri Rachman pada tahun 2007. Anggota Tim Teknis lainnya adalah Mustari Soba yang juga mantan Kepala Biro Aset.
Dalam Tim Teknis juga terdapat Camat Biringkanaya, Lurah Sudiang Raya, anggota kepolisian, hingga Kabag Perundang-undangan Pemprov Sulsel.

DB

Share this article

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS